oleh

Batas Akhir Pelaporan SPT Tinggal 1 Hari

Berita Lainnya
Peran Bhabinkamtibmas Kelurahan Dalam, Edukasi Warga Untuk Vaksin Antivirus Covid-19

KSB, INDOCHANEL.COM – Gerakan vaksinasi antivirus Covid-19 di Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), ternyata tidak lepas dari Read more

BINDA NTB, Selenggarakan Vaksinasi Antivirus Covid-19 pada Siswa Sekolah Dasar

LOMBOK UTARA, INDOCHANEL.COM  – Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selenggarakan vaksin antivirus bagi anak-anak usia Read more

Kepala Dikes Lotim “Masih Terdapat Beberapa Kecamatan Yang Belum Capai 70 Persen Vaksin”

LOMBOK TIMUR, INDOCHANEL.COM  – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih terus bekerja keras untuk Read more

Vaksinasi Anak Usia 6 – 11 tahun Dilaunching di Kabupaten Sumbawa Barat

KSB, INDOCHANEL.COM – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jum’at 17/12/21 melaunching vaksinasi antivirus Corona (Covid-19) Read more

JAKARTA – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terus menghimbau kepada para wajib pajak untuk sesegera mungkin melaksanakan kewajiban perpajakannya. Saat ini proses pelaporan lebih memudahkan jika melalui e-filing. Harus diketahui bahwa masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi (OP) untuk seluruh Wajib Pajak tinggal satu (1) hari lagi.  Karenanya dihimbau  bagi Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajibannya bisa segera dilakukan. Jika tidak maka ada sanksi yang menanti para Wajib Pajak mulai dari ringan hingga berat.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor mengatakan, sanksi ringan diberikan seperti surat ‘cinta’ dari Direktur Jenderal Pajak. Sedangkan untuk sanksi berat yakni hukuman pidana atau penjara. Hukum pidana diberikan jika sengaja tidak melaporkan penghasilannya.

“Sanksi pidana apabila alpa atau sengaja tidak melaporkan SPT atau melaporkan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap,” kata dia kepada wartawan sebagaimana dikutip indochanel.com melalui CNBC Indonesia.

Dia menegaskan, jika Wajib Pajak tidak melakukan pelaporan hingga batas waktu, maka akan dikenakan denda. Denda berupa uang tunai hingga penyitaan aset. Untuk denda uang lanjutnya, akan dikenakan sebesar Rp 100 ribu bagi WP OP (Orang Pribadi) dan Rp 1 juta bagi WP Badan. Denda keterlambatan lapor ini akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP).

Adapun denda berupa penyitaan aset dilakukan DJP sebagai tindakan akhir. “Jika utang pajak belum dilunasi setelah lewat waktu 2×24 jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan, barulah akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Kemudian Juru sita Pajak melaksanakan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak,” tegasnya. (lis)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru